Kementerian Dalam Negeri merilis laporan terbaru mengenai percepatan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa lebih dari 70 persen pemerintah daerah telah mengintegrasikan layanan dokumen seperti KT

Ombudsman RI merilis laporan tahunan terkait maladministrasi pelayanan publik di Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sektor kesehatan, kependudukan, dan bantuan sosial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pusat layanan publik terpadu modern yang menggabungkan berbagai layanan administrasi dalam satu gedung. Pusat ini menyediakan layanan ke

Pemerintah Kota Bandung mempercepat transformasi pelayanan perizinan usaha melalui sistem berbasis OSS (Online Single Submission). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus pe

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meluncurkan program “Layanan Kesehatan Bergerak” yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat pedalaman. Progra

Pemerintah Kota Surabaya mencatat pencapaian signifikan dalam proses digitalisasi layanan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan bahwa 90 persen layanan kini