Terobosan smart city di Indonesia semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan terintegrasi. Sejumlah kota besar seperti Surabaya, Makassar, dan Bandung kini memperkuat fungsi command center sebagai pusat kendali untuk menyatukan data lintas sektor. Fasilitas ini memungkinkan pemerintah kota merespons keadaan darurat seperti banjir, kemacetan, hingga tindak kriminal secara real-time dengan memanfaatkan teknologi data analytics.

Setiap command center dilengkapi dengan ratusan layar pemantau yang tersambung dengan CCTV kota, sensor lalu lintas, data layanan aduan warga, dan peta digital. Dengan kehadiran fasilitas ini, keputusan pemerintah kota dapat diambil dalam hitungan menit. Misalnya, ketika terjadi kemacetan parah, operator dapat mengatur pola lampu lalu lintas dan mengirimkan tim lapangan secara cepat. Kecepatan ini menjadikan command center sebagai jantung dari tata kelola cerdas.

Namun, membangun smart governance tidak hanya soal teknologi. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah kota adalah koordinasi antar-instansi yang selama ini sering bekerja secara sektoral. Banyak perangkat daerah masih enggan berbagi data karena alasan ego sektoral maupun keterbatasan sistem internal. Oleh karena itu, para wali kota kini mulai menekankan pentingnya budaya kolaboratif sebagai bagian dari reformasi internal pemerintah kota.

Penerapan konsep command center juga membawa dampak positif bagi transparansi pemerintahan. Melalui dashboard publik, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai progres pelayanan, status aduan, dan kondisi lalu lintas. Transparansi ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota karena proses administrasi dapat dipantau secara terbuka.

Dengan semakin banyaknya kota yang berhasil membangun command center, Indonesia dipandang siap memasuki babak baru dalam manajemen perkotaan. Model ini diyakini akan terus berkembang, terutama jika pemerintah pusat memberikan dukungan melalui standardisasi teknologi dan pendanaan pengembangan sistem digital kota.